Negeri ini dihuni tiga macam kemerdekaan:
kemerdekaan orang kaya
yang bebas memilih
hendak membayar pajak
atau menyewa ahli
untuk menjelaskan
mengapa ia tak perlu membayarnya;
kemerdekaan kaum proletar
yang bebas bekerja apa saja
sebab tidak punya pilihan lain;
dan kemerdekaan kami—
kelas menengah yang merdeka mencicil
rumah, kendaraan, pendidikan anak,
serta kecemasan
sampai dua puluh tahun ke depan.
Kami bukan orang kaya,
tetapi terlalu rapi
untuk disebut miskin.
Kami masih bisa minum kopi
di kedai yang namanya sulit dieja,
lalu pulang sambil menghitung
apakah besok cukup makan
tanpa perlu menggadaikan gaya hidup.
Setiap pagi
kami berangkat dengan pakaian disetrika,
wajah yang dibedaki optimisme,
dan rekening yang diam-diam
sedang belajar puasa.
Kami bekerja keras
agar disebut mapan.
Setelah mapan,
kami bekerja lebih keras
agar tidak ketahuan
bahwa kemapanan itu
milik bank.
Pada slip gaji,
negara datang lebih awal
daripada istri kami.
Ia mengambil bagiannya
dengan tertib dan pasti,
lalu berkata:
“Terima kasih telah berpartisipasi
dalam pembangunan.”
Kami mengangguk bangga.
Barangkali satu baut jembatan
dibeli dari pajak kami.
Barangkali satu ubin rumah sakit.
Barangkali separuh kursi sekolah.
Atau satu spanduk
yang mengucapkan terima kasih
kepada pejabat
karena telah membangun semuanya
dengan uang kami.
Kami tertawa.
Apa lagi yang bisa dilakukan
orang merdeka
selain tertawa
ketika dompetnya dijajah
secara konstitusional?
Kami tahu pajak itu perlu.
Jalan tidak tumbuh dari tanah,
sekolah tidak turun dari langit,
rumah sakit tidak sembuh
hanya oleh pidato.
Kami bersedia memikul republik ini,
asal pundak yang lain
ikut merasakan beratnya.
Sebab aneh sekali:
orang miskin membayar pajak
setiap kali membeli kebutuhan,
orang menengah dipotong
sebelum sempat menyusun kebutuhan,
sementara sebagian orang kaya
punya banyak pintu
untuk keluar dari kewajiban.
Yang di bawah
menyangga negeri dengan lapar.
Yang di tengah
menyangganya dengan lembur.
Yang di atas
kadang cukup menyangga dagu
sambil membicarakan
keadilan sosial.
Kami, kaum menengah,
adalah sapi perah republik:
diberi rumput bernama kenaikan gaji,
diperah oleh pajak,
cicilan, inflasi, uang sekolah,
iuran lingkungan, sumbangan pernikahan,
bantuan kematian, arisan keluarga,
dan pesan singkat:
“Maaf, boleh pinjam dulu?”
Kami menopang masyarakat majemuk
dengan cara yang sangat sederhana:
membayar pajak kepada negara,
memberi tip kepada pekerja,
mengirim uang kepada orang tua,
membantu saudara yang menganggur,
dan tetap tersenyum kepada tetangga
meski agama, pilihan politik,
dan suara knalpotnya berbeda.
Pada tanggal tujuh belas Agustus
kami berdiri tegak
menghormati bendera.
Perut sedikit maju,
tabungan sedikit mundur,
tetapi nasionalisme
harus tetap tampak gagah
di depan kamera.
Kami menyanyikan:
“Bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya—”
sambil berharap
pemerintah tidak membangun
aturan baru
untuk memotong penghasilan kami.
Namun kami masih percaya
kepada kemerdekaan.
Bukan kemerdekaan orang kaya
untuk membeli pengecualian.
Bukan kemerdekaan orang miskin
untuk memilih jenis penderitaan.
Bukan pula kemerdekaan kelas menengah
untuk berganti dari cicilan
yang satu ke cicilan berikutnya.
Kami percaya pada kemerdekaan
yang membagi beban dengan adil,
yang memungut dari mereka
yang paling mampu,
lalu mengembalikannya
kepada mereka yang paling membutuhkan—
bukan kepada meja-meja panjang,
mobil-mobil dinas,
atau perjalanan yang disebut studi
agar terdengar lebih suci.
Keadilan sosial
mestinya bukan kalimat paling belakang
yang dibaca paling cepat
dalam upacara.
Ia harus hadir
di pasar, pabrik, kantor, sekolah,
rumah sakit, sawah,
dan meja makan
yang lauknya makin tipis.
Sampai hari itu tiba,
kami akan tetap bekerja,
membayar, membantu, mencicil,
mengeluh sebentar,
lalu bekerja lagi.
Sebab begitulah cara kelas menengah
mempertahankan kemerdekaan:
mengibarkan Merah Putih
di halaman rumah milik bank,
memasang senyum di wajah sendiri,
kemudian berbisik kepada dompet:
“Bertahanlah, Kawan.
Pembangunan belum selesai—
dan rupanya,
kitalah bahan bangunannya.”
—www.deneff.my.id