Catatan Perjalanan ke Banyuwangi
Pagi ini, dalam perjalanan kunker ke Banyuwangi, jalan raya seperti membuka buku kehidupan. Ada sawah, warung kecil, truk barang, pekerja pagi, dan wajah-wajah sederhana yang mungkin tidak bicara politik, tetapi hidupnya sangat dipengaruhi oleh keputusan politik.
Dari Banyuwangi terdengar kabar beberapa hari lalu tentang mahasiswa yang datang membawa aspirasi. Mereka membawa tuntutan, kegelisahan, dan suara masyarakat. Pemerintah menjawab dengan tata naskah dinas. Dialog pun terasa buntu.
Di sinilah zaman perlu dibaca dengan tenang.
Tata naskah memang penting. Negara tidak boleh dikelola sembarangan. Tanda tangan pejabat bukan sekadar tinta; ia membawa konsekuensi hukum, kewenangan, dan tanggung jawab.
Tetapi tata naskah tidak boleh menjadi tembok dingin bagi suara rakyat.
Sebelum menjadi dokumen, aspirasi adalah napas manusia. Sebelum masuk ke meja disposisi, keluhan sudah lebih dulu hidup di dapur rumah tangga, di biaya sekolah, di harga kebutuhan, di jalan rusak, dan di dompet warga yang makin tipis.
Maka persoalannya bukan sekadar siapa benar dan siapa salah. Persoalannya: bagaimana birokrasi tetap tertib tanpa kehilangan telinga.
Tata naskah mengatur bentuk.
Tata nurani menjaga makna.
Tata naskah bertanya, “Apakah formatnya benar?”
Tata nurani bertanya, “Apakah suaranya sudah kita dengar?”
Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Kalau format aspirasi belum sesuai, pemerintah bisa membantu memperbaiki jalurnya. Kalau tanda tangan tertentu tidak bisa diberikan, sediakan mekanisme lain yang sah dan jelas. Jangan sampai substansi rakyat gugur hanya karena bentuknya tidak rapi.
Rakyat mungkin tidak paham klasifikasi surat dinas. Tetapi rakyat paham harga beras. Rakyat mungkin tidak hafal nomenklatur anggaran. Tetapi rakyat tahu kapan hidup terasa makin berat.
Di situlah seni melayani publik diuji.
Mahasiswa, dalam sejarah bangsa ini, sering menjadi pengeras suara zaman. Kadang keras. Kadang belum sempurna. Tetapi di balik suara mereka, sering ada kegelisahan yang tidak boleh diremehkan.
Negara yang bijak tidak marah kepada alarm. Negara yang bijak memeriksa sumber bunyinya.
Tentu rakyat juga perlu tertib. Mahasiswa perlu menjaga agar keberanian tidak berubah menjadi pemaksaan. Tetapi pemerintah pun perlu ingat: tidak semua yang tidak sesuai format berarti tidak bernilai.
Kadang, di balik surat yang kurang rapi, ada pesan yang sangat rapi dari penderitaan rakyat.
Mungkin inilah pekerjaan besar zaman ini: mempertemukan aturan dengan kemanusiaan. Mempertemukan meja birokrasi dengan denyut jalanan.
Sebab negara yang hanya punya tata naskah akan terasa dingin.
Negara yang hanya punya emosi tanpa tata kelola akan menjadi gaduh.
Kita membutuhkan keduanya: ketertiban yang bernurani, dan keberanian yang beradab.
Dari perjalanan menuju Banyuwangi pagi ini, saya belajar satu hal sederhana: rakyat tidak hanya membutuhkan negara yang pandai membuat surat.
Rakyat membutuhkan negara yang hadir.
Bukan hanya dengan stempel.
Tetapi juga dengan telinga.
Bukan hanya dengan tanda tangan.
Tetapi juga dengan hati.